Strategi Proaktif: Kemenkumham Jateng Mantapkan Keamanan, Gelar Apel Siaga di Penghujung Tahun

SEMARANG - Menjelang perayaan Hari Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Apel Siaga di halaman Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Selasa (19/12).

Apel ini merupakan langkah progresif untuk meningkatkan kewaspadaan, keamanan ketertiban dan ketertiban selama periode akhir dan awal tahun. Sekaligus, aksi antisipasi guna mencegah terjadinya gangguan keamanan di lingkungan Kemenkumham Jateng, khususnya di Lapas dan Rutan.

Apel siaga diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, perwakilan Pejabat Administrasi dan pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng serta perwakilan pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) se Eks Karesidenan Semarang. Apel juga di masing-masing UPT di seluruh Jateng.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto yang memimpin jalannya apel, menegaskan bahwa kepastian terhadap keamanan, gangguan ketertiban serta peningkatan pelayanan tetap harus dijaga dan dilaksanakan dengan peningkatan kewaspadaan dan langkah-langkah antisipasi sejak awal.

Menurutnya, hal-hal tersebut harus menjadi prioritas utama. Setidaknya ada 5 langkah penting harus dilakukan Korps Pengayoman Jateng, yaitu meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan selama 24 jam di masing-masing UPT, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Stakeholder, Polri, TNI, Damkar, BPBD dan lainnya, untuk membantu pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru.

"Tingkatkan kegiatan intelijen, kontijensi dan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko bencana alam maupun non alam, " kata Tejo memberikan instruksi dalam amanatnya.

"Khusus di jajaran Pemasyarakatan, tingkatkan pengamanan dan kewaspadaan, meningkatkan intelijen untuk melakukan pemantauan dan melaksanakan deteksi dini terhadap kegiatan Warga Binaan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban".

"Meningkatkan pengawasan dengan melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan serta melakukan optimalisasi kegiatan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan, untuk memastikan seluruh petugas melaksanakan SOP dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang